hubungan politik dengan ilmu lainnya

Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Lainnya

Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam kontek pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu – ilmu yang berhubungan langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut maka politkus akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sungguh – sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya karena secara estimologi ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan minoritas apalagi individu.

Berikut adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya.

1.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sejarah

Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik. Professor Seely mengatakan, Sejarah tanpa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tanpa sejarah bagaikan pohon tanpa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat. Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah masa kini.

Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubugannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya.

Sejarah adalah riwayat hidup umat manusia. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia. Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Di sini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula.

Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama- nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.

2.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari Negara. Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosifi.

3.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosiologi

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi , dapat membantu mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policy decisions), corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sources of political authority), pengendalian sosial (social control), dan perubahan sosial (social change).

Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarkat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Goodin, disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi, seperti akomodasi, asimilasi, integritas sosial, dan sebagainya.

Disisi lain jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau phenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan fenomena perpolitikan bersifat diluar atau terlalu suli dijangkau dengan ilmu politik.

4.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik.

Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog  , merupakan contoh teori politik Indonesia. Naskom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain. Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial).

Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat (participant observer). Penelitian semacam ini memaksa ilmuan politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

5.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi (political economy). Politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, yaitu dijelaskan bahwa, Ilmu politik mengatur kehidupan orang-orang Yunani , maka ”oikonomos” (ekonomi) adalah mengatur kemakmuran materil dari warganegara yunani. Di indonesia dapat dibuktikan hubungan tersebut sebagaimana tercantum alam UUD 1945c bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Di masa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

6.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Psikologi sosial

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi- ungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindakan dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan dengan psikologi. 

Jika tindakan  politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas. Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak-tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia baik ekstern maupun intern. Dengan ke dua analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-cri ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu.

Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi bisa memengaruhi suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, serta kondisi seperti apa yang dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat. Dalam psikologi politik kita akan menemukan tentang sosialisasi politik, analisis kepribadian, partisipasi massa, dan sebagainya.

Menurut pengamatan Barker, penggunaan psikologis menunjukkan teka- teki dari aktifitas manusia dimana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa. 

Lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara. ‘’Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal’’. Menurut Garner, mesti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentiment dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanan sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.

Alasan inilah yang menjawab kenapa tipe keistimewaan dari lembaga politik bisa berjalan sukses dibeberapa negara dan gagal pula terjadi disebagian negara.

7.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen(1864-1933) menganggap, di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri.

8.      Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

 Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cendrung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

9.       Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Etika

 Etika adalah ilmu ketertiban dimana pokok masalah moralitas dipelajari. Singkatnya ilmu tatasusila adalah ilmu moralitas. Di dalam ilmu ini ditetapkan hukum-hukum moralitas dan menentukan kebiasaan tingkah laku. Ilmu tatasusila juga memaksimalkan setiap tingkah laku manusia baik secara benar atau berhaluan kiri. 

Hubungan antara ilmu politik dan Etika adalah nyata atau fact atau jelas. Tidak ada pembahasan dalam ilmu politik pokok persoalan apakah ini benar atau sebaliknya, maka tatasusila yang akan memberi jawaban setiap sasaran ataupun tujuan ilmu politik itu sendiri.

Para filosofi politik di abad kuno dan abad pertengahan menyatakan tidak ada perbedaan diantara ilmu politik dan tatasusila, bagi mereka ketertiban keduanya saling berhubungan. Menurut Plato dan Aristotle negara lahir hanya untuk menghasilkan atau melangkah kepada arah yang lebih baik, sedangkan untuk meraih kebaikan tersebut dibutuhkan iringan nilai moral yang tinggi. Dilain pihak Mahatma Gandhi Bapak bangsanya India menekankan kedekatan hubungan ilmu politik dan etika, yaitu politik yang kehilangan agama adalah sebuah perangkap kematian karena mereka telah membinasakan jiwa. Agama disini diartikan sebagai tatasusila atau moral yang tinggi.

10.  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Komunikasi

Perspektif politik terhadap komunikasi lebih mendasarkan pada asumsi bahwa politik adalah sebuah proses. Politik melibatkan komunikasi. Proses komunikasi dalam ruang lingkup politik menempati posisi yang penting. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi. Dengan kata lain, sejauh mana proses politik menentukan struktur dan pola komunikasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerangka yang mengekspresikan atau menyatakan pesan politik tentunya melalui proses komunikasi. Dalam arti tertentu, politik berada dalam domain komunikasi. Proses komunikasi akan menentukan struktur, efektivitas, proses dan aktivitas politik yang ada. Dengan kata lain, sejauh mana komunikasi menentukan proses pencarian, mempertahankan dan mendistribusikan pola kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam proses politik, komunikasi menjadi alat atau media yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsistem infrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan) –nya. Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik.

Dalam model komunikasi politik, dijelaskan bahwa komunikasi politik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dari infrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diproses menjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politik model output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik merupakan salah satu akar pertama pengembangan ilmu komunikasi